[PERNYATAAN SIKAP] [BEM SELURUH INDONESIA WILAYAH SUMATERA]

“Pengkhianatan Hak Berdemokrasi” Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia ! Negara menjamin kebebasan berpendapat warga negara disetiap bait konstitusinya. Dalam UUD 1945 tersusun rapi pasal – pasal yang memuat kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hari ini kita melihat kebebasan itu sudah dikhianati oleh penguasa negeri, suara kebenaran tidak lagi didengar, kritik dihantam, penyampaian aspirasi dimusnahkan, para pejuang kebenaran dianiaya seperti binatang. Belakangan demonstran kebenaran dibungkam dengan kekerasan, dan baru saja tgl 13 April 2016 duka demokrasi itu terjadi lagi, para aktivis Mahasiswa Riau yang menyuarakan kegelisahan dan aspirasi rakyat dihantam dan dianiaya oleh oknum pemerintahan Provinsi Riau, hal tersebut

» Read more

Aksi Damai, tetapi Mahasiswa Kembali Terima Pukulan

Pekanbaru (14/04), Ribuan Mahasiswa Universitas Riau yang tergabung dalam aksi dengan tujuan meminta pertanggung jawaban atas dihajarnya dua orang mahasiswa secara membabi buta oleh aparat keamanan pada (13/04) di Gedung Serindit Provinsi Riau hari ini kembali mendapat perlakuan penganiayaan dan pelecehan oleh Kepala Bidang Humas Provinsi Riau. Aksi yang bertempat di gedung serindit provinsi Riau ini berlangsung dari 14.30 hingga 17.30 WIB “Dengan Aksi ini kita juga menjawab tantangan dari mereka yang mengatakan bahwa mereka ingin kita mengadirkan pimpinan mahasiswa ke Kantor Gubernur, sekarang kita hadir namun kenyataannya mereka tidak ada berarti mereka itu penakut hanya sekedar tantangan belaka”, ungkap

» Read more

Pemerintah Anti Kritik! Pukuli Mahasiswa Saat Sampaikan Aspirasi

Pekanbaru, (13/04) Tiga Mahasiswa Universitas Riau yang merupakan personil Badan eksekutif Mahasiswa Universitas Riau dan Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Riau hadiri acara “Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Di Provinsi Riau” yang diadakan oleh KPK pada 09.00 WIB hingga 12.00 WIB di gedung serindit Provinsi Riau. Acara yang ditaja oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) ini bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pindana di provinsi Riau. Dalam agenda ini Menteri Sosial Politik, Faisal indra rangkuti dan Menteri Hukum dan advokasi Triandi Bimankalid serta Plt Gubernur Mahasiswa BEM FKIP UR Muhammad

» Read more