BEM UR – Menolak Menjadi Kuli Pemerintah


[ PERNYATAAN SIKAP BEM UNIVERSITAS RIAU ]
Hidup Mahasiswa!!!
Hidup Perempuan Indonesia!!!

Dalam sejarahnya peran perempuan tak akan pernah bisa dilepaskan dalam setiap peristiwa yang ada di bawah kolong langit ini, terutama dalam proses kemerdekaan Bangsa Indonesia yang turut ambil bagian dalam melawan penjajahan di atas dunia.

Kemerdekaan Indonesia juga seharusnya menjadi kemerdekaan bagi seluruh elemen termasuk perempuan Indonesia. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang juga harus negara lihat secara utuh, bukan secara parsial.

Jika ibu pertiwi negeri ini masih hidup, maka ia akan berteriak dan menyaksikan tentang bagaimana pemerintah Indonesia di zaman ini yang banyak mengumbar janji tanpa implementasi dan telah menggoreskan luka di hati kaum pertiwi di tanah ibu pertiwi sendiri.

Acara Workshop, Sarasehan dan Pentas Budaya “Kartini dan Perempuan Pegiat Perdamaian” pada tanggal 26-28 April 2017 di Hotel RedTop yang diangkat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) menghadirkan konten yang tidak mencerminkan Kartini sesungguhnya. Banyak kata-kata provokasi menyudutkan bahkan kebebasan berpendapatpun tak diberi. Kenyataan ini semakin memberikan kesan bahwa rezim ini anti kritik.

Pembahasan workshop ini tidaklah substansial pada pokok persoalan perempuan pada saat ini. Agenda ini banyak bersifat ceremony yang membuang anggaran percuma. Padahal anak – anak di tepian kali masih hidup dengan keterbatasan dan masih banyak ibu – ibu hamil yang kebingungan melahirkan karena biaya persalinan mahal dan ibu – ibu lansia yang tak terurus oleh negara.

Selain itu, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak menawarkan program jangka pendek yaitu ” Champion ” yang kami nilai ini sebagai “kuli” pemerintah yang menempatkan para perempuan terutama mahasiswi setiap universitas akan melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana roda negara.
Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah melimpahkan beban persoalan kepada rakyatnya sendiri terutama perempuan Indonesia.

Maka dengan ini BEM Universitas Riau menyatakan sikap melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM Universitas Riau :

1. Merasa sangat kecewa karena tuan rumah yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hadir dalam acara tersebut.

2. Kebebasan berpendapat di dalam forum sangat terbatas.

3. Mengecam dengan keras panitia penyelenggara dan agenda dalam forum ini yang banyak menyudutkan ormas, golongan, serta agama tertentu, sehingga kami nilai kegiatan inilah yang justru merusak nilai-nilai kebhinekaan.

4. BEM UR *MENOLAK* turut serta dalam menandatangani kesepakatan rekomendasi maupun program jangka pendek yang menjadi kesepakatan dalam forum tersebut.

5. BEM UR *MENOLAK* turut serta dalam pengukuhan Champion Jejaring Pemberdayaan Perempuan dan Anak bagi BEM/UKM PT yang dikukuhkan atas oleh atas nama Perlindungan Hak Perempuan, KPPPA-RI.

Tertanda –
Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM Universitas Riau