Kemenhad advokasi permasalahan KKN

Pekanbaru – Kementerian Hukum dan Advokasi (Kemenhad) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UR) siang tadi, senin (14/3) berkunjung dan berdiskusi dengan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR) yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Yudi, selaku KaBag TU LPPM UR.

Adapun hal-hal yang didiskusikan adalah mengadvokasi perihal Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sebagaimana tertera pada tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian.

BEM UR memberikan beberapa saran kepada pihak LPPM UR tentang survei lapangan langsung kelokasi KKN. “Sehingga tidak ada terjadi kembali penolakan-penolakan mahasiswa yang sering terjadi dari lokasi yang telah ditetapkan”, ungkap Triandi, selaku Menteri Hukum dan Advokasi.

Untuk Info lanjutan, bahwa :
1. Mahasiswa yg telah dilibatkan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dalam hal ini angkatan 2013 kebawah tidak dipungut biaya pembayaran KKN, sedangkan mahasiswa yang tidak terkena UKT, dalam hal ini angkatan 2012 keatas tetap membayar 150.000 dengan rincian dana digunakan untuk baju, dosen pembimbing, dan asuransi jiwa.

2. Pendaftaran KKN reguler akan dibuka pada tanggal 21 Maret 2016 sesui informasi website LPPM UR, dimana dengan sistem online memilih lokasi masing-masing dengan kota yang ditetapkan.

3. Alur pendaftaran KKN sedang di persiapakan oleh UPT TIK (red.PUSKOM) sebagai penanggung jawab pendaftaran online.

4. KKN kebangsaan tahun ini di Umrah, Kepri dengan jumlah kuota 14 orang untuk Universitas Riau.

Kemkominfo – Irfhan Sanova