Ultimatum Pemerintah Pusat, BEM UR dan Forum Dosen Muda UR Desak Pemerintah Cepat tangani Karhutla di Riau

 

Pekanbaru – Jum’at (23/10) BEM Universitas Riau bersama BEM se-Universitas Riau dan Forum Dosen Universitas Riau bergerak dan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau. Massa aksi menuntut pemerintah dan aparat hukum menangkap bos Koorporasi dalang kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Juga menuntut Presiden Joko Widodo segera turun dari jabatanya jika tak mampu mengatasi bencana kabut asap.

Seperti sebelumnya, para mahasiswa menyuarakan keprihatinan terhadap kabut asap yang sampai saat ini tak kunjung hilang. Para mahasiswa dan Forum Dosen Muda Universitas Riau kembali mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo untuk membantu menanggulangi masalah asap di Riau.

“Hari ini genap satu tahun kepemimpinan Jokowi sebagai presiden,beliau mengatakan dalam waktu 2 minggu Riau akan bebas dari asap. namun apa yang telah diperbuat. Hari ini asap semakin pekat, dan makin banyak korban berjatuhan akibat asap. Mana peduli pemerintah untuk kami di Riau,” kata Andres Pransiska, Presiden Mahasiswa Universitas Riau.

Koordinator Lapangan, Hendri Marhadi menyebut RAPP, Sinar Mas dan juga Wilmar Grup diduga sebagai dalang pembakar lahan. Untuk itu, massa meminta pemerintah menangkap pemilik perusahaan itu.

“Sukanto Tanoto, Eka Tjipta Wijaya, William Kook dan Martua Sitorus. Mereka adalah pemodal terbesar perusak hutan di Riau,segera tangkap mereka” teriak Hendri.

Koordinator Umum, Muhammad Sahal mengatakan, ada 4 tuntutan besar yang disampaikan Forum Dosen Muda dan Mahasiswa. Selain pencabutan izin usaha perusahaan HTI juga pelayanan menuntut agar kesehatan yang selama ini masih tak serius dan maksimal lebih diperhatikan. “Kita mendesak Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, bupati serta wali kota yang ada di Riau untuk tidak melakukan pembiaran terhadap rakyat yang sedang menghadapi bencana asap yang kini bahayakan nyawa mereka,” tutur Sahal.

Dia juga mendesak Gubernur Riau dan para bupati tidak membiarkan masyarakat terdampak bencana asap yang membahayakan nyawa mereka. Segera sediakan tempat-tempat steril, seperti hotel-hotel, sebagai tempat evakuasi balita dan anak-anak. “Segera sediakan satu tabung oksigen untuk satu rumah,” tambahnya.

“Kami mendesak pemerintahan Jokowi-JK, jika tidak mampu mengatasi bencana asap di Sumatera dan Kalimantan, sebaiknya segera mundur dari pemerintahan. Negara ini bukan untuk main-main. Banyak yang dipertaruhkan. Kalau tidak mampu, jangan ngotot bertahan. Mundur saja. Jangan banyakan kunjung sana kunjung sini ke luar negeri, rakyat sendiri saat ini sudah bermatian akibat polusi asap,” tegas Hendri Marhadi.

“Apabila pemerintah daerah maupun pusat tidak menggubris tuntutan kami terkait tuntutan kami ini, maka jangan salahkan kami mahasiswa Universitas Riau akan membawa lebih banyak massa ke kantor Gubernur Riau dan siap menggulingkan pemerintahan Jokowi dan melahirkan reformasi jilid 2 ,” tutup Topan Rezki, Menteri Sosial Politik BEM UR.

{KOMINFO BEM UR}